Rektorat USU Didesak Ungkap Oknum Dosen Pelaku Pelecehan Mahasiswi

by -9 views

RADARINDO.co.id – MEDAN : Kasus pelecehan seksual yang menimpa mahasiswi dan diduga dilakukan salah satu oknum dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) didesak segera dituntaskan. Pasalnya, hingga detik ini, oknum dosen berinisial HS, yang diduga sebagai pelaku, belum mendapatkan sanksi dari pihak kampus.

Kali ini, desakan tersebut dilakukan para aktivis yang tergabung dalam Women’s March Medan. Dalam mengungkap kasus ini hingga ke akarnya, Women’s March Medan mendesak agar pihak rektorat USU membuat Tim Pencari Fakta (TPF) Independen.

Menurut Dina Lumban Tobing, salah satu pentolan Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada/bagian dari Women’s March Medan) yang juga menjadi pendamping salah satu korban dalam temu pers di Sekretariat Pesada di Jalan Pancur Siwa, Selasa (11/6), harusnya kasus ini ditangani pro aktif.

“Kita berharap ini bisa disuarakan. Kita melihat dalam dunia universitas, pasif bukan menyelesaikan masalah dan bukan sifat universitas. Mereka kan juga punya kode etik. Apalagi HS sudah membuat pengakuan di tingkat jurusan. Seharusnya ini tidak dianggap ringan. Kampus secara cerdas, harusnya pro aktif. Ini harus secepatnya diselesaikan,” tegasnya.

Para aktivis Woman’s Medan March lainnya menilai, USU terkesan lamban dalam menangani kasus itu. Padahal dalam berbagai pemberitaan, terduga pelaku HS sudah mengakui perbuatannya.

Sehingga, menimbulkan pertanyaan kenapa kampus belum juga mengeluarkan sanksi atau kebijakan atas kasus itu. Kampus juga dianggap pasif dalam penanganan kasus. TPF didesak dibentuk karena pelecehan seksual kejahatan serius. Para aktivis juga meminta HS segera dinonaktifkan.

“Sebab kasus pelecehan seksual adalah kejahatan serius, bukan kasus yang dianggap‘relatif ringan’ sebagaimana tersebut dalam laporan Ketua Program Studi Sosiologi FISIP USU. Ini kejahatan serius yang dilatarbelakangi relasi kuasa yang timpang antara dosen dan mahasiswinya, dan khususnya antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, investigasi segera mendesak untuk dilaksanakan,” beber Dina.

TPF ini nantinya berisikan para aktivis yang concern di bidang perempuan. Dengan terbentuknya TPF menjadi jalan untuk USU kembali memperbaiki kredibilitasnya setelah namanya tercoreng dengan kasus pelecehan seksual.

“Harus secara cepat. Lepaskan semua kepentingan yang ada di dalam kampus, agar kasus ini cepat selesai. Kami percaya korbannya ada banyak yang berani berbicara,” tandasnya.

Sementara itu, HS dikabarkan meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Dan, para aktivis mengatakan pihaknya menyarankan agar kasus ini diteruskan ke proses hukum. Sebab, upaya damai, kata Dina ibarat memelihara kanker yang suatu saat bisa kembali menginfeksi tubuh. Korban tidak pernah mendapat rasa keadilan. Apalagi perdamaian itu diartikan dengan memberikan uang kepada korban.

“Perdamaian tidak mengurangi apapun. Sampai ke pengadilan itu harusnya tidak mengurangi hukuman. Karena itu pengakuan. Dan perdamaian itu bisa menjadi luka seperti kanker yang menginfeksi,” ungkap Dina.

Seperti diketahui, HS disebutkan para korban berbuat tindakan pelecehan seksual bermodus menemani penelitian. Di tengah perjalanan, aksi bejatnya dimulai. Para korban mengalami trauma karena hingga saat ini HS belum ditindak. (KRO/RD/PJS)