RADARINDO.co.id – JAKARTA: Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Agus Widodo menyatakan, permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Partai Persatuan Pem­bangunan (PPP) nonaktif, Romahurmuziy (Romi) terhadap KPK tidak dapat diterima.

“Menetapkan, menyatakan permohoan praperadilan yang diajukan oleh pemohon (Romahurmziy) tidak dapat diterima,” kata hakim Agus Widodo di PN Jaksel, Selasa (14/5).

Menurut hakim, seluruh gugatan yang diajukan Romi dito­lak seluruhnya. “Menolak permohonan untuk seluruh­nya,” tambah hakim Agus.

Hakim juga menyetujui seluruh tang­gapan dan bukti-bukti yang diajukan KPK dalam perkara dugaan tindak pidana ko­rupsi, yaitu penerimaan hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama tahun 2018-2019.

Keberatan Romi terutama mengenai operasi tangkap tangan (OTT) karena surat perintah penyelidikan adalah terhadap ter­sangka lain perkara tersebut, yaitu Mu­hammad Muafaq Wirahadi.

KPK sendiri juga sudah menyatakan pe­netapan tersangka terhadap Romi sah. Penetapan tersangka itu, disebut KPK, su­dah sesuai dengan prosedur.

Menurut KPK, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Romi ada­lah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Sebab, dalam hal tertangkap tangan, KUHAP telah menentukan bahwa penang­kapan dilakukan tanpa surat perintah pe­nangkapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.

Selain itu, KPK melakukan OTT sesuai dengan informasi dan komunikasi yang diperoleh selama tahap penyelidikan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. OTT tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidik atas diterimanya suatu informasi.

Tindakan tangkap tangan tersebut merupakan realisasi dan tindak lanjut segera dari penyelidik atas dari data, informasi, dan komunikasi yang baru saja diperoleh tanpa menunggu perintah dari penyidik, imbuh Evi. (KRO/RD/ANS)