Temuan Komisi VII DPR Indikasi Suap di Pertamina Agar Dijadikan Pintu Masuk Bagi KPK

by -7 views

RADARINDO.co.id : Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu telah menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu, (08/05/2019). Dikatanya, bahwa Menteri BUMN sebaiknya segera mengevaluasi Direksi Pertamina inisial MK  yang diduga kuat melakukan praktek pungli dan suap di sektor distribusi gas LPG.

Dimana dijelasjan lagi, setiap ingin mengajukan jadi Agen LPG dan SPPBE (Stasiun Pengisian Pengangkutan Bulk Elpiji)  atau Retester Tabung Gas di Pertamina ada kode tertentu di dokumen permohonan untuk agen, SPPBE dan Retester dari pejabat tinggi setingkat direksi Pertamina dan ijin tersebut akan segera diterbitkan oleh Pertamina yaitu dengan kode  VIP MK (artinya sudah bayar Pungli dan Suap kepada pejabat tersebut).

Ironisnya, jumlah biaya pungutan liar atau Pungli dan Suap pada pejabat berinisial MK tersebut  untuk mendapatkan ijin menjadi Agen Gas, SPPBE dan Retester di Pertamina itu dengan nilai yang bervariasi  mulai Rp1 milyar untuk agen gas, Rp2 milyar untuk SPPBE dan Rp1.5 milyar untuk Retester. Bahkan seperti bulan lalu, ungkap sumber, ada 20  dokumen pengajuan izin agen LPG  di Jawa Timur yang diberikan kode VIP MK dalam hitungan seminggu sudah bisa keluar izin agennya.

Artinya, kalau ada 20 dokumen, maka indikasi pungli tersebut sekitar Rp20 milyar yang diduga masuk ke pejabat berinisial MK. Demikian pernyataan lengkap daro Ridwan Hisjam, Wakil Ketua Umum Komisi VII DPR RI, mengatakan indikasi adanya oknum nakal di Pertamina lantaran sulitnya untuk membentuk agen LPG yang menjadi garda terdepan pendistribusian LPG di daerah.

Padahal regulasi tidak menyebut adanya biaya untuk membentuk agen LPG. Namun, DPR banyak menerima laporan di masyarakat terkait sulitnya mendirikan agen, termasuk biaya yang dikutip dengan jumlah yang tidak sedikit. “Untuk izin mendirikan agen biayanya sampai Rp1 miliar, bayangkan enggak jelas begitu. Nah kalau dapat izin kan harus dikembalikan, jadi ambil dari uang itu (penyaluran). Birokrasi sulit,” kata Hisjam usai rapat dengar pendapat bersama Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM dan Pertamina yang digelar tertutup di Gedung DPR Jakarta, Rabu, (06/03/2019).

Hisyam menegaskan pola-pola seperti itu bisa dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, bisa terjadi kelangkaan di daerah. Hal itu juga bisa menyebabkan harga LPG bersubsidi melonjak. Sistem perizinan di Pertamina terlalu berbelit. Padahal jika niatnya ingin mengawasi maka harusnya pengawasan dilakukan sampai ke pengecer dan tidak hanya sampai tingkat agen. Karena itu sistem distribusi seperti sekarang harus diperbaiki.

Laporan yang masuk ke Komisi VII menyebut pungutan liar tidak hanya untuk mendirikan agen LPG, namun juga untuk mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Karena itu  LPG Bersubsidi Watch mendesak KPK untuk memantau praktek Pungli di Pertamina pada sistim distribusi LPG  yang sudah merugikan negara dan masyarakat selama 1 tahun belakangan.

Dimana sistem di Pertamina yang dibuat terlalu birokrasi, oknum-oknum Pertamina dan daerah yang main. Jadi pengusaha keluar duit banyak alias dipungut Pungli oleh pejabat Pertamina. FSP BUMN Bersatu melalui Julius Amo Ketua Bidang Hukum juga mendesak Menteri BUMN untuk memerintahkan Dirut Pertamina melakukan evaluasi di pendistribusian LPG guna memutus Mata rantai praktek pungli.

Kedua, Menteri  BUMN harus mencopot Direktur Pemasaran dan Retail Pertamina yang sudah gagal menciptakan sistim yang efisien dan bebas Pungli untuk pengurusan izin agen LPG, SPPBE Dan Retester. FSP BUMN Bersatu sudah memberikan data-data tentang pejabat Pertamina inisial MK pada KPK untuk dipantau agar bisa dioperasi OTT.

Pernyataan lain dilotarkan Ketua Barisan Intelektual Suara Sumut (BAISS) Mhd ArifbTanjung. Temuan Komisi VII DPR RI terkait maraknya indikasi pungli dan suap di Pertamina. “Temuan Komisi VII DPR RI sebaiknya dijadikan pintu masuk bagi penyidik KPK untuk membongkar indikasi tersebut yang diperkirakan sudah berlangsung lama,” ujar Tanjung dengan tegas. Hingga berita ini dilansir Direksi PT Pertamina belum dapat dimintai tanggapan atas tudingan tersebut. Bagian Pemasaran Pertamina Pusat juga hingga saat ini belum bersedia memberi klarifikasi temuan Komisi VII DPR RI. (KRO/RD/Jkt/FRI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *