RADARINDO.co.id : Kalangan petani Keramba Jaring Apung (KJA) kawasan Danau Toba, khususnya yang berada di Huta Sualan, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, menyatakan siap mendukung pemerintah. Namun syaratnya, pemerintah tidak tebang pilih atau pilih kasih dalam pembersihan KJA dari permukaan Danau Toba.

“Jika pemerintah benar-benar ingin membersihkan keramba dari Danau Toba, silahkan. Tetapi jangan tebang pilih, jangan hanya milik petani yang dibersihkan. Tetapi semuanya termasuk milik perusahaan harus dibersihkan tanpa terkecuali,” kata Koden Siadari (46), salah seorang petani keramba di Huta Sualan, Nagori Sibaganding, Selasa (12/3).

Pernyataan Koden Siadari bersama petani KJA lainnya seperti Patar Tambunan (41), merupakan reaksi dari rekomedasi Komisi D DPRD Sumut, Aliansi Pecinta Danau Toba, dan Pemkab se-kawasan Danau Toba yang sepakat untuk membersihkan obyek wisata itu dari KJA.

Koden Siadari dan Patar Tambunan menegaskan, mereka sudah bertahun-tahun berusaha sebagai petani KJA di Sualan. Bahkan, banyak warga yang menggantungkan hidup dari usaha KJA. Sebab, tidak ada usaha yang bisa dibangun di daerah itu karena kondisinya dikelilingi hutan.

Koden Siadari yang sudah 10 tahun lebih menjalankan usaha keramba di Sualan mengaku keberatan dengan rencana pembersihan KJA di Danau Toba. Sebab, selama ini para petani keramba yang tergabung dalam Kelompok Tani Dosroha Sualan sudah cukup lama menjalankan usaha keramba untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Warga di sini menggantungkan hidup dari usaha keramba. Jika dilihat kondisi daerah kami ini, mustahil beralih ke usaha pertanian. Sebab, daerah kami dikelilingi hutan,” ujar Koden.

Meski demikian, jika aturan pemerintah harus dibersihkan, maka sebagai masyarakat yang taat hukum, dirinya bersama petani keramba lainnya mengaku siap mematuhi kebijakan tersebut.

Hal senada dikatakan Patar Tambunan yang sudah 8 tahun bertani keramba. Dia menilai mustahil rencana pembersihan KJA atau sistem zonasi KJA dapat dijalankan oleh petani lokal seperti mereka. Sebab, selain merugikan dari sisi waktu, juga akan memakan biaya jauh lebih besar.

“Untung yang kita dapat dari usaha keramba bukan menjadikan kita kaya raya seperti perusahaan besar itu. Kita berusaha dengan modal seadanya dan pinjaman dari bank agar bisa menyambung usaha ini secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja,” tambah Patar.

Dia juga mengungkapkan, sebelumnya pemerintah daerah sudah pernah merencanakan kawasan keramba yang ada di Sualan itu diganti menjadi pusat wisata kuliner terapung. Namun rencana itu hanya sebatas wacana saja.

Padahal, warga sudah setuju asalkan mereka dimodali dengan sistem pinjaman lunak tanpa bunga. Kemudian, diberi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di bidang kuliner. (KRO/RD/WPD)