KY Komit Wujudkan Pemilu Adil dan Bersih

by -0 views

RADARINDO.co.id : Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pe­milihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April men­datang. Demi kesuksesan pemilu yang adil dan bersih diperlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa dan masyarakat sipil.

“Komisi Yudisial (KY) seba­gai lembaga negara mandiri juga memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan pemilu yang adil dan bersih,” kata Ketua Bidang Hu­bungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY, Dr Farid Wajdi SH MHum, pada workshop dan diskusi Sinergisitas KY dengan Media Massa bertajuk “Pe­ran Media Massa dalam Mewu­judkan Peradilan Bersih”, Rabu (13/3) di Medan.

Dikatakan Farid Wajdi, di pe­milu ada urgensi keterlibatan KY bersama dengan media massa dan masyarakat sipil. KY telah me­nyiap­kan desk khu­sus terkait Pemilu 2019 sebagai wujud komitmen KY untuk mendorong pemilu yang adil dan bersih.

“KY akan melakukan penga­wa­san hakim, pemantauan persi­dangan, dan advokasi hakim terkait perkara pemilu. Hal ini se­suai de­ngan konsepsi keadilan pemilu atau electoral justice yang menyaratkan penyelesaian pemi­lu benar-benar menjamin per­lindu­ngan terhadap hak-hak pemilu dan hak warga negara,” katanya.

Diharapkan, dalam pelaksa­naan pemilu ini tidak terjadi manipulasi ataupun tindakan curang yang dilaku­kan pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Pemilu harus pula memastikan tegaknya rule of law dan perlindungan terhadap hak warga ne­gara.

Diakatakan, pelaksanaan Pemilu 2019 berpotensi memun­culkan sengketa pelanggaran administratif pemilu dan tindak pidana pemilu yang dise­lesaikan melalui pengadilan. Untuk penye­le­saian pelang­garan administratif pemilu dilakukan melalui Peng­adilan Tata Usaha Negara. Sementara penyele­saian pelang­ga­ran tindak pidana pemilu dila­kukan di pengadilan umum.

KY mendorong para hakim ya­ng menangani kasus tersebut men­jaga independensi sehingga menghasilkan putusan yang objektif dan akuntabel. Diha­rap, hakim-hakim yang menanga­ni sengketa pemilu dapat mengua­sai konsepsi pemilu dan keadi­lan pemilu secara optimal.

Hakim diminta men­jaga integri­tas dalam penanganan perkara-perkara pemilu sehingga terwu­jud­nya pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

Terkait program Desk Pemi­lu yang menjadi prioritas KY, ada tiga hal yang akan dilakukan, diantaranya mela­kukan pengawa­san hakim. Menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEP­PH) yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pemilu. Dalam hal ini KY akan bekerjasama dengan mitra seperti Komisi Pemilihan Umu­m (KPU), Badan Pengawas Pe­mi­lu (Bawaslu), dan lainnya. (KRO/RD/ANS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *