KPK Ingatkan BUMN Hindari Korupsi Anggaran Proyek

by -0 views

KORANRADARONLINE.co.id: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghindari terjadinya modus-modus korupsi anggaran proyek konstruksi.

Hal tersebut terkait ditetapkannya dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

“KPK mengingatkan kembali kepada seluruh BUMN dan pelaku usaha lainnya agar menerapkan secara ketat prinsip-prinsip good corporate governance untuk menghindari terjadinya modus-modus korupsi anggaran proyek konstruksi seperti dalam kasus ini ataupun perkara lain yang pernah diungkap KPK,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/12).

Disampaikannya, ketegasan dan pengawasan yang lebih kuat wajib dilakukan terhadap proyek-proyek yang terkait dengan kepentingan publik apalagi proyek besar yang dikerjakan oleh BUMN seharusnya lebih memiliki perspektif pelayanan ke masyarakat.
“KPK juga mengimbau pihak-pihak terkait untuk melakukan audit atas kualitas proyek-proyek yang berhubungan dengan pekerjaan fiktif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan subkontraktor terkait,” ujarnya.

Menurut Agus, KPK sangat menyesalkan terjadinya korupsi pada sektor infrastruktur, khususnya konstruksi sejumlah proyek-proyek penting di Indonesia.

“Di tengah keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan cara meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan dan bandara, maka korupsi yang dilakukan dalam proyek-proyek tersebut sangat merugikan masyarakat,” tuturnya.

Dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar, serta kawan-kawan diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh Waskita Karya.

“Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini,” katanya.

Diduga empat perusahaan itu tidak melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

“Namun, selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu menyerahkan kembali uang pembayaran dari Waskita Karya kepada sejumlah pihak, termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar,” katanya.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara sedikitnya Rp186 miliar.

“Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut,” terangnya.

Agus menyatakan, empat perusahaan subkontraktor itu diduga mendapat pekerjaan fiktif dari sebagian proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan dan normalisasi sungai.

Ke-14 proyek itu antara lain proyek normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi (Jawa Barat), Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22 (Jakarta), Bandara Kualanamu (Sumatera Utara) dan Bendungan Jati Gede, Sumedang (Jawa Barat). Kemudian, proyek normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1 (Jakarta), PLTA Genyem (Papua) dan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1 (Jawa Barat).

Selanjutnya, proyek jalan layang (fly over) Tubagus Angke di Jakarta, jalan layang Merak-Balaraja (Banten) dan jalan layan non-tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak) di Jakarta.

Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi W 1 (Jakarta), Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2 (Bali), Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4 (Bali), proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat (Kalimantan Timur).

Atas perbuatannya, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (KRO/RD/ANALISA) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *